Efektifkah satgas sapu bersih memberantas pungli?

0
0

Kepala Badan Karantina Kemtan Banun Harpini (kanani) didampingi Kepala Balai Besar Karantina Pertanian M. Musyafak (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Balai karantina hewan bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (17/10).

Kepala Badan Karantina Kemtan Banun Harpini (kanani) didampingi Kepala Balai Besar Karantina Pertanian M. Musyafak (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Balai karantina hewan bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (17/10). © Lucky R /ANTARA FOTO

Pemerintah membentuk satuan tugas sapu bersih (Saber) pungli pekan lalu. Satgas Saber yang dibentuk menyusul terjadinya operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan itu bakal dikomandani Menko Polhukam dengan kepolisian sebagai unsur terdepan.

Mereka akan bertugas memantau dan menindak aparat pemerintah yang melakukan pungli di beberapa sektor yang bersentuhan dengan pelayanan publik.

Namun, pembentukan Satgas itu mengundang kritik. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meragukan efektivitas kerja Satgas Saber itu.

“Persoalannya kepolisian sendiri kan tidak bersih. Di sektor yang mereka urus pun sarat dengan pungli. Nah, oknum-oknum itu kan membawa nama institusi,” kata Agus kepada BBC Indonesia. “Sekarang kalau dibentuk tim begitu… apa publik akan percaya?”
Menurut Agus, daripada membentuk Satgas Saber lebih baik pemerintah fokus pada pemangkasan perizinan dan membuatnya secara online. Sebab, kata dia, pungli muncul karena perizinan sebagai komoditi paling laris di Indonesia.

Jangan lewatkan:  Berita Hari Ini: Kedatangan Jokowi diantara Korban Gempa Aceh Mampu Jadi Pengobat Duka !

Keraguan Agus beralasan. Lihatlah temuan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 2015. Temuan itu, demikian dikutip dari mediaindonesia.com, terungkap saat mereka melakukan investigasi di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM di Indonesia. Investigasi dilakukan di Polresta Padang, Polresta Samarinda, Polresta Manado, Polres Kupang, Polresta Mataram, Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta Polresta Jayapura.

Selain itu, mereka juga menginvestigasi Satpas SIM di Polda Metro Jaya pada Maret-Mei 2015, baik di Daan Mogot maupun di wilayah seperti Polres Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Depok, Bekasi, serta pelayanan SIM keliling dan gerai.

Dari investigasi itu mereka masih menemukan adanya pungutan-pungutan liar dalam pembuatan SIM itu. DI Polres Jaya-pura, misalnya, kata anggota ORI Adrianus Meliala, petugas meminta imbalan Rp350 ribu untuk pembuatan SIM A dan Rp1,2 juta untuk pembuatan SIM B1.

Pungutan tersebut, kata Adrianus, dilakukan petugas, baik yang berseragam polisi maupun tidak. Ia pun mengungkapkan ada temuan menarik di satpas, yakni semua petugas yang meminta pungutan tersebut berkumpul di satu ruangan untuk menghitung uang yang telah dikumpulkan.

Jangan lewatkan:  Berita Hari Ini: Kenapa Ujian nasional Tak Jadi Dihapus?

Kabid Humas Polda Metro Jaya Awi Setiyono meyakinkan bahwa gerakan pemberantasan pungli di institusinya, khususnya Polda Metro Jaya, terus berlanjut. Kata dia, sejak akhir September pihaknya telah melakukan 33 operasi tangkap tangan (OTT) dan memeriksa 30 personel di Propam Polda Metro Jaya.

“Pada intinya kita komitmen sesuai perintah Presiden dan Kapolri, kita bersihkan. Tapi permasalahannya kan bukan di satgas, melainkan oknumnya. Ya kalau kamu tidak kapok, tunggu saja tanggal mainnya,” ujar Awi.

Agus Sunaryanto -peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang bergabung dalam satgas pemberantasan pungli di Kemenhub- memandang pembentukan satgas perlu diikuti pembenahan sistem pengawasan internal di lembaga pemerintahan.

Ihwal pungutan liar itu kembali mencuat ketika Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (11/10/2016). Jokowi memerintahkan jajaran di bawahnya untuk memberantas praktik pungutan liar untuk memulihkan kepercayaan terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Jangan lewatkan:  Kronologi kemenangan Indonesia di pengadilan arbitrase internasional

Beberapa saat seusai Jokowi memberikan instruksi, Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Kementerian Perhubungan karena masalah perizinan. Dalam operasi tangkap tangan ini Presiden Joko Widodo langsung terjun memantau ke lokasi.

Ada enam orang yang ditangkap dalam operasi ini, yaitu petugas dari Dirjen Perhubungan Laut dan calo. Uang hasil pungli ditemukan di lantai enam dengan total Rp60 juta dan dalam rekening penampungan ada sebanyak Rp1,2 miliar.

Setelah operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubugan, kepolisian akan membuat tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Kapolri Jenderal Tito Karnavian Tito mengatakan, OPP akan menyasar ke semua instansi yang terkait pelayanan publik, bukan hanya di instansi Polri.

Tito mengatakan, pemerintah memiliki program bersih-bersih pungli yang salah satunya digalakkan oleh Polri untuk penindakan. Tito mengatakan, program bersih-bersih pungli di internal Polri fokus pada pengurusan SIM dan pelayanan Samsat. “Sudah ada penindakan, SIM yang di Bekasi, di Tangerang, sudah empat yang ditangkap,” ujar Tito.

Bagikan dengan cinta...
Loading...

Tulis gagasan