Hakim tolak gugatan praperadilan Siti Fadilah Supari

0
0

Siti Fadilah Supari

Siti Fadilah Supari © Teresia May /Antara Foto

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Achmad Rivai menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Menteri Kesehatan periode 2004-2009 itu mengajukan gugatan praperadilan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan saat menjabat sebagai menteri.

“Dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim tunggal Achmad Rivai saat membacakan putusan dikutip Detikcom, Rabu (12/10/2016). Hakim praperadilan juga menolak seluruh eksepsi dari pihak termohon untuk seluruhnya.

Pengacara Siti, Ahmad Cholidin menyatakan keberatannya atas putusan hakim. Cholidin mengatakan, hakim tunggal praperadilan mengesampingkan sejumlah fakta seperti pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus Siti.

Jangan lewatkan:  Berita Terkin: Bertemu Dengan Jokowi, Kofi Annan Berikan Saran Untuk Kirim Logistik Kepada Rohingya !

Menurut dia, pemeriksaan saksi dilakukan setelah Siti ditetapkan sebagai tersangka pada 2015. Sementara surat perintah penyidikan yang pertama dikeluarkan pada 2014, yaitu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa pada 2005.

“Artinya dua alat bukti menurut putusan MK belum dipenuhi sebetulnya. Baru satu alat bukti, yaitu putusan terpidana di kasus itu,” kata Cholidin melalui Kompas.com.

Siti Fadilah, Menteri Kesehatan periode 2004-2009, dijerat Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jangan lewatkan:  Berita Hari Ini: Mengintip Persiapan Jelang Sidang Perdana Ahok, Dari Pengamanan Sampai Majelis Sidang !

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya, Siti Fadilah disebut mendapat jatah hasil korupsi pengadaan alat kesehatan untuk Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2007. Dia disebut mendapat jatah berupa Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) senilai Rp1,275 miliar.

Jangan lewatkan:  Bantuan asing mulai datang ke Aceh

KPK menetapkan Siti sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa pada 2005. Kasus ini merupakan limpahan perkara dari kepolisian. Ketika kasus ini ditangani kepolisian, Siti juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Menurut KPK, kasus dugaan korupsi buffer stock ini berbeda dari empat perkara terkait pengadaan di Departemen Kesehatan pada 2006 dan 2007. Dalam kasus proyek Depkes selama 2006 dan 2007 itu, mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar divonis lima tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Bagikan dengan cinta...
Loading...
Bagikan
Artikel sebelumnyaU-12 Indonesia berakhir di posisi 11
Artikel berikutnyaTip merawat tindik di berbagai titik
mm
Media elektronik bisa dijadikan jendela informasi yang membangun dan mencerdaskan bangsa. Generasi muda Indonesia mulai gemar membaca untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan. Mari kita isi dunia baca Indonesia dengan berita positif demi masa depan bangsa. Selamat berdiskusi... [Meidiana Said - Lintas Cybermedia]

Tulis gagasan