Ikuti siklus dua tahunan, tarif empat jalan tol akan naik

Loading...

Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di ruas Tol Dalam Kota, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (9/9/2016)

Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di ruas Tol Dalam Kota, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (9/9/2016) © Rivan Awal Lingga /ANTARAFOTO

Masyarakat pengguna jalan tol harus bersiap. Dalam waktu dekat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) akan menaikkan tarif empat ruas jalan tol sekitar 10 persen.

Keempat ruas jalan tol itu antara lain tol Jakarta-Cikampek, tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo (Cililitan, Jakarta Timur), tol Kertosono-Mojokerto, dan tol Surabaya-Gresik. Sepanjang semester I-2016, BPJT tercatat telah menaikkan tarif di lima ruas jalan tol.

“Kajiannya sudah masuk. Tinggal tanda tangan pak Menteri (PUPR) untuk persetujuan,” ujar Kepala Bidang Investasi BPJT, Sudiro Roy, dalam detikFinance.

Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna, tidak menyebut secara spesifik berapa rupiah kenaikannya, namun kenaikan tarif di empat ruas jalan tol tersebut akan diberlakukan dalam selang waktu yang berbeda.

Tarif baru untuk tol Jakarta-Cikampek akan mulai berlaku pada 16 Oktober, ruas Kertosono-Mojokerto seksi I pada 17 Oktober, tarif jalan tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo dinaikkan pada 19 Oktober, dan tarif ruas Surabaya-Gresik disesuaikan pada 23 Desember.

Dari keempat ruas tersebut, dua ruas jalan tol dikelola PT Jasa Marga Tbk (JSMR), yakni ruas Jakarta-Cikampek dan ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. Sementara Kertosono-Mojokerto seksi I dikelola oleh Astratel melalui anak usahanya, PT Marga Harjaya Infrastruktur, dan Surabaya-Gresik dikelola PT Citra Margatama, anak usaha PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Tol Kertosono-Mojokerto terdiri dari empat seksi. Seksi III rencananya akan dioperasikan bulan depan sementara seksi II dan IV ditargetkan beroperasi pada tahun depan. Konstruksi seksi IV sudah hampir rampung, sengdangkan kontruksi seksi II sudah mencapai 50 persen.

Selama ini penyesuaian tarif tol merujuk kepada Pasal 48 Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol yang kemudian diubah dengan PP No. 43/2013, khususnya pasal 68 yang mengatur soal evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap dua tahun sekali dan disesuaikan dengan inflasi.

Dalam UU ini dijelaskan bagaimana tata cara penerapan tarif baru jalan told an ketentuan peraturan di bawahnya yang berdasar pada ketentuan sebagai berikut:

Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi,Tarif tol yang besarannya tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut sebagai jalan tol,Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi,Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri,Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Adanya ketentuan tersebut memang membuat masyarakat kerap kalah saat mengeluhkan kenaikan tarif tol yang tak jarang tak diikuti dengan perbaikan kualitas.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menuturkan, jika masyarakat keberatan, maka yang bisa dilakukan adalah melalui peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusional.

“Atau diboikot jangan lewat tol. Tapi ada yang mau tidak? Tidak ada yang mau. Saya sudah pernah ajak dari beberapa tahun yang lalu tapi tidak ada yang mau,” kata dia.

Selain itu, untuk menyampaikan keberatan ini masyarakat bisa membandingkan kenaikan tersebut dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah diberikan oleh pengelola jalan tol tersebut. Namun indikator SPM ini biasanya sudah bisa diatur oleh BPJT selaku regulator.

Bagikan dengan cinta...
Loading...

Tulis komentar