Kapolri Tito katakan kepercayaan khalayak masih rendah

Loading...

Foto ilustrasi yang memperlihatkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Foto ilustrasi yang memperlihatkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Senayan, Jakarta, Senin (19/9). © Puspa Perwitasari /Antara Foto

Ketika diwawancarai Beritagar.id pada 1 Juli–dan terbit tujuh hari kemudian–Tito Karnavian mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) “menghadapi tanggung jawab besar di tengah kepercayaan publik yang rendah”.

Karena itu, Tito berharap agar pos-pos penting di pelbagai tingkat kepolisian–provinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan–bisa “diisi orang-orang yang reformis dan yang satu visi” dengannya.

Dalam hematnya, “gelombang reformasi hanya akan terjadi kalau para kepala tadi memiliki pemikiran reformis, dan (itu) akan menjadi kunci”.

Lima hari setelah wawancara dengan Beritagar.id dapat diakses khalayak luas, Presiden Joko Widodo melantik secara resmi sang Komisaris Jenderal sebagai Kepala Polri. Dan saat itu, ia diminta mereformasi tubuh Polri.

Kemudian, melompat ke 100 hari setelah Tito menduduki pos barunya. Mantan Kepala Detasemen Khusus 88 itu mengaku bahwa tingkat kepercayaan dari orang banyak masih lemah.

Menurutnya, dikutip Rappler Indonesia, kepercayaan itu turun sejak Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang bersalin nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pascareformasi 1998.

“Selama 16 tahun kita melihat tren kepercayaan publik justru menurun,” kata Tito.

Baca juga:  Apa Komentar presiden Jokowi Soal Buku Jokowi Undercover?

Menurut Tito pula, bisa terbaca di laman The Australian, Polri masih kurang profesional. Situasi keamanan di beberapa daerah juga dinilai masih rendah, dan tingkat peredaran narkoba dan kejahatan masih tinggi.

“Kultur arogansi mesti diubah, dan kami harus lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat. Pasalnya, ongkos atas kepercayaan yang rendah teramat tinggi. Ketika orang-orang tidak memercayai para penegak hukumnya, kerusuhan merebak, konflik sosial pecah,” ujarnya.

Lebih dari setahun belakangan, Polri acap dilaporkan sebagai lembaga yang kerap melanggar hak asasi manusia (HAM). Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, Polri paling sering melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi.

Dalam catatan Komisi Nasional (Komnas) HAM, Polri adalah lembaga paling banyak diadukan karena diduga melanggar HAM. Salah satu kasus yang cukup mencuat adalah tewasnya terduga teroris Siyono, yang mengalami kekerasan fisik hingga tewas.

Selain itu, aspek lainnya yang menjadi perhatian masyarakat adalah perilaku arogan dari sejumlah oknum anggota Polri. Seperti contohnya, kasus pembakaran markas Polres Meranti, Riau yang dipicu kasus pembunuhan akibat cinta segitiga anggotanya.

“Tersangka ditangkap sehat, tapi sampai di kantor polisi meninggal dan kantor polisi diserang. Ini faktor kultural yang harus diperbaiki,” kata Tito dikutip Liputan6.com, Selasa (11/10).

Tito Karnavian tidak luput menyorot perkara lain menyangkut citra kepolisian di tengah masa jabatannya sebagai Kapolri.

Baca juga:  Kecelakaan maut terus terjadi di Tol Cipali

Dua di antara peristiwa dimaksud adalah soal perwira polisi mabuk dan telantar di emper sebuah toko Jatinegara, Jakarta Timur, serta penyanderaan di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Ihwal penyanderaan, proses negosiasi hingga pembebasan sandera berlangsung selama berjam-jam di Pondok Indah dan disiarkan banyak media. Peristiwa tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak karena Polri dipandang menjalankan tugas secara profesional.

Sementara, perwira dimaksud adalah Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kemayoran, Ajun Komisaris Jamal Alkatiri. Di tengah kondisi mabuk, Jamal mengamuk dan menodongkan senjata api jenis revolver ke arah warga.

Tito menekankan, “manajemen media” berlaku “kurang pas. Karena ada 400 ribu anggota polisi baik tapi tidak termonitor oleh media,” ujarnya dikutip Liputan6.com.

Lantas, bagaimana cara Tito merealisasikan upaya mengangkat kepercayaan masyarakat?

Ia mengapungkan program Polisi Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). Menurutnya, Promoter menyerupai dasar negara Pancasila yang bernaung di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Promoter ini mirip Pancasila. Kalau di negara kita di bawah Pancasila ada UUD 45 yang intinya pembukaan, setelah itu dijabarkan dalam pasal-pasal,” katanya dikutip Merdeka.com. “Promoter yang menjadi Pancasila, paket kebijakan saya tadi, UUD nya commander’s wish, harapan pimpinan, kebijakan inti pimpinan, mau dibawa ke mana institusi Polri ini,” ujarnya.

Bagikan dengan cinta...
Loading...

Tulis komentar