Menebak perjalanan karier Brigjen Raja Erizman

Loading...

Ilustrasi serah terima jabatan, pejabat Mabes Polri.

Ilustrasi serah terima jabatan, pejabat Mabes Polri. © Reno Esnir /ANTARA FOTO

Ada yang cukup mencolok dalam telegram Kapolri bernomor ST/2434/X/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin.

Dalam surat yang berisi tentang mutasi dan promosi perwira tinggi polisi itu salah satunya terdapat nama Brigadir Jenderal Raja Erziman yang dipromosikan menjadi Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.

Dengan promosi ini, Erizman menyandang bintang dua. “Itu parah,” ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho seperti dlansir Kompas.com.

Karenanya, Emerson meminta agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau ulang promosi kepada Erizman.

Nama Erziman -yang saat itu disebut-sebut salah satu ‘rising star’–pada 2009 pernah menjadi sorotan karena diduga terlibat terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Dugaan itu membuat Erizman, yang kala itu menjabat sebagai Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menandatangani surat pembatalan pemblokiran rekening milik Gayus Halomoan Tambunan di Bank Panin dan BCA. Akibat pembatalan itu, rekening gayus sejumlah Rp28 miliar menyebar ke rekening lain.

Namun Erizman punya dalih. Kata dia, pembatalan pemblokiran itu sesuai dengan petunjuk jaksa. Jaksa, kata Erizman menyebut uang sebesar Rp28 miliar milik Gayus itu tak terkait tindak pidana.

Karena dugaan keterkaitan dengan Gayus itu kuat, akhirnya Divisi Profesi dan Pengamanan Polri turun tangan. Erizman dan delapan orang anak buahnya harus menjalani sidang etik. Namun, dalam proses sidang etik, Propam tidak menemukan unsur pidana yang dilakukan Erizman.

Baca juga:  Setelah BBM, Pemerintahan Jokowi Akan Gunakan Kebijakan Semen Satu Harga !

Sementara terhadap delapan orang lainnya, Propam mengenakan sanksi etik. Kedelapan orang itu yakni: Brigjen Edmond Ilyas (Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim sebelum Erizman), Kombes Pambudi Pamungkas, Kombes Eko Budi Sampurno, AKBP Muh Anwar, AKBP Mardiyani, AKP I Gede Putu Wijaya, Iptu Joni Surya dan Ipda Angga.

Selain delapan orang itu, Polri juga menjatuhkan sanksi pidana kepada dua penyidik Gayus. Kedua penyidik itu yakni Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini. Keduanya terbukti menerima suap saat menyidik Gayus.

Anehnya meski tak ditemukan unsur pidana, Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri mencopot Erizman dari jabatannya. Tak hanya itu, ia juga dikeluarkan dari fungsi reserse dan kriminal karena dianggap tidak cakap dan diparkir di jajaran staf ahli Kapolri yang saat itu dijabat Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Saat Kepala Polri dijabat Jenderal Timur Pradopo, Erizman dipindahkan menjadi analis kebijakan utama bidang sosial budaya staf ahli Kapolri.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara. Dia mengakui, Erizman pernah dihukum karena tersangkut masalah makelar pajak Gayus Tambunan. Gara-gara masalah itu, Erizman juga sudah menjalani hukumannya.

Di kepolisian, kata Tito, ada sanksi pidana dan etik. Jika sudah dilaksanakan sidang kode etik, biasanya ada hukuman. Hukuman itu, ia mencontohkan, misalnya selama enam bulan tidak mendapat promosi jabatan.

Baca juga:  Begini Gaya liburan pejabat DKI Jakarta

“Setelah itu ada pemutihan. Setelah itu silakan dia berkompetisi lagi,” katanya seperti dilansir Antaranews.com.

Karenanya, ia berharap promosi kepada Erizman tidak perlu diperdebatkan.

Tito menilai, tidak adil bila pihaknya langsung mematikan karir polisi yang pernah melakukan kesalahan dan tidak memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.

Ia mencontohkan sanksi yang diberikan kepada para anggota Detasemen Khusus 88 yang melanggar hukum ternyata memberikan hasil yang baik setelah mereka selesai menjalani masa hukuman.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menambahkan Erizman pernah diberi sanksi itu. “Persoalan di masa lalu itu terjadi 2009-2010,” ujar Boy.

Menurut Boy, orang yang pernah diberi sanksi dan telah menjalani hukumannya tidak serta merta menutup peluangnya untuk dipromosikan. “Jadi, tidak selalu selama kariernya dihukum terus,” kata Boy.

Sepanjang sanksi yang dikenakan adalah sanksi etika, kata Boy, maka personel Polri punya peluang berkarier lebih tinggi lagi dibanding dengan personel Polri yang terkena hukuman pidana. “Kecuali mereka yang terbentur dengan masalah pidana. Itu berarti harus menjalani pidananya dulu, baru nanti dievaluasi apakah masih layak atau tidak,” ujar Boy.

Kini rising star yang pernah dihukum itu kembali moncer dengan jabatan barunya: Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.

Bagikan dengan cinta...
Loading...

Tulis komentar