Perang terhadap pung liar di lembaga pelayanan publik

Loading...

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono menunjukkan sejumlah barang bukti saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono menunjukkan sejumlah barang bukti saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016). © Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Praktik pungutan liar masih ditemukan di sejumlah instansi di Indonesia. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia mencatat pungutan liar paling parah terjadi di lembaga pemasyarakatan, imigrasi, peradilan tilang, dan jasa pembuatan surat izin mengemudi di kepolisian.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan pungutan liar di instansi pelayanan publik harus segera diatasi. Menurut Adrianus, praktik pungli tersebut sudah parah dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Empat kegiatan, di lapas, imigrasi, tilang, dan SIM sudah menjadi amatan kami sejak lama. Kami juga sudah punya data soal itu,” ujar Adrianus dikutip Kompas.com.

Ombudsman sejak Januari sampai Desember 2015 telah menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 6.859 laporan. Dari total laporan/pengaduan masyarakat itu, 47,46 persen atau 3.255 laporan telah diselesaikan dalam tahun yang sama. Laporan sebagian besar 41,59 persen mengeluhkan pelayanan publik di instansi pemerintah daerah.

“Kami ingin katakan kepada Presiden, penyelesaian empat hal itu bagus, tapi jangan lupa di luar juga masih banyak lagi. Kami sebagai lembaga negara betul-betul mengingatkan itu,” ujar Adrianus.

Baca juga:  Pasca Demo Mabes Polri, Habib Rizieq dan Munarman Dilaporkan Polisi
Data Ombudsman Republik Indonesia mengenai jumlah laporan masyarakat berdasarkan kelompok instansi terlapor dan dugaan
maladministrasi tahun 2015. Data Ombudsman Republik Indonesia mengenai jumlah laporan masyarakat berdasarkan kelompok instansi terlapor dan dugaan maladministrasi tahun 2015. © Ombudsman /Ombudsman

Ihwal pungutan liar itu kembali mencuat ketika Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (11/10/2016). Jokowi memerintahkan jajaran di bawahnya untuk memberantas praktik pungutan liar untuk memulihkan kepercayaan terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Beberapa saat seusai Jokowi memberikan instruksi, Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Kementerian Perhubungan karena masalah perizinan. Dalam operasi tangkap tangan ini Presiden Joko Widodo langsung terjun memantau ke lokasi.

Ada enam orang yang ditangkap dalam operasi ini, yaitu petugas dari Dirjen Perhubungan Laut dan calo. Uang hasil pungli ditemukan di lantai enam dengan total Rp60 juta dan dalam rekening penampungan ada sebanyak Rp1,2 miliar.

Setelah operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubugan, kepolisian akan membuat tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Kapolri Jenderal Tito Karnavian Tito mengatakan, OPP akan menyasar ke semua instansi yang terkait pelayanan publik, bukan hanya di instansi Polri.

Baca juga:  Pasca Demo Mabes Polri, Habib Rizieq dan Munarman Dilaporkan Polisi

Tito mengatakan, pemerintah memiliki program bersih-bersih pungli yang salah satunya digalakkan oleh Polri untuk penindakan. Tito mengatakan, program bersih-bersih pungli di internal Polri fokus pada pengurusan SIM dan pelayanan Samsat. “Sudah ada penindakan, SIM yang di Bekasi, di Tangerang, sudah empat yang ditangkap,” ujar Tito.

Pada Rabu (12/10/2016), kepolisian juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap petugas yang melakukan praktik pungli di gerai SIM dan layanan SIM keliling.

Sasaran operasi adalah pelayanan SIM keliling di LTC Glodok, Jakarta Barat; mobil pelayanan SIM keliling Polresta Bekasi Kota di halaman parkir swalayan di Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi; gerai pelayanan perpanjangan SIM C dan A di Mal Artha Gading, Kelap Gading; pelayanan SIM keliling di showroom Honda di Jl Dewi Sartika, Cawang, Jaktim; gerai SIM di Mal Taman Palem Cengkareng, Jakbar dan gerai SIM Mal of Alam Sutera Serpong, Kota Tangerang.

Kepala bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan polisi menangkap tiga orang berpangkat Brigadir, Aiptu dan Bripda. “Untuk ketiganya akan diproses sidang kode etik dan disiplin karena penyalahgunaan wewenangnya,” kata Awi melalui Detikcom.

Bagikan dengan cinta...
Loading...

Tulis komentar