Protes terhadap Kapolda Banten dan prahnya intoleransi

Loading...

Mantan Kapolda Banten, Brigjen Pol Ahmad Dofiri (kiri) melakukan salam komando dengan penggantinya Kombes Listyo Sigit Prabowo (kanan), di Serang, Banten, Kamis (13/10).

Mantan Kapolda Banten, Brigjen Pol Ahmad Dofiri (kiri) melakukan salam komando dengan penggantinya Kombes Listyo Sigit Prabowo (kanan), di Serang, Banten, Kamis (13/10). © Asep Fathulrahman /Antara Foto

Komisaris Besar (Kombes) Listyo Sigit Prabowo dilantik menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten menggantikan Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri.

Namun, sejumlah ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Banten menolak peresmiannya sebagai orang nomor satu di Polda pada provinsi yang memiliki pusat pemerintahan di Kota Serang.

Dalih penolakan, seperti dilansir beberapa media, berkaitan dengan keyakinan yang dipeluk mantan ajudan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tersebut.

“Penolakan ini merupakan aksi yang sangat wajar kita lakukan karena pengganti Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Dofiri memiliki perbedaan agama,” kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Tangerang, Jasmaryadi, Rabu, (12/10), dikutip VIVA.co.id.

Jasmaryadi tidak berhenti sampai di situ. Ia mengapungkan ihwal Banten sebagai wilayah kesultanan yang sebagian besar penduduknya Muslim.

“Banyak kerajaan Islam berdiri di Banten serta penduduknya bermayoritaskan [sic] agama Islam,” ujarnya.

Pernyataan dengan nada setimpal dilepaskan pula oleh Ketua MUI Kota Serang, Mahmudi.

“Kami meminta supaya kapolri bisa menyesuaikan dengan kondisi Banten. Sembilan puluh persen orang Banten itu Islam, pejabatnya juga harus Islam,” katanya dikutip Rancah Post.

Kombes Listyo kemudian menjawab protes yang diarahkan kepadanya. Dalam hematnya, pihak kepolisian butuh “partisipasi aktif” dari para ulama dan tokoh masyarakat untuk menjaga keamanan di tanah terbarat Pulau Jawa. Apalagi, Banten bakal menggelar Pemilihan Gubernur pada Februari 2017.

“Minimal mencegah ataupun menangkal upaya provokasi yang sifatnya akan menganggu perjalanan pilkada,” kata Listyo dilansir Liputan6.com.

Soal penolakan itu seakan kembali menempatkan hasil kajian Setara Institute di “94 dari 98 kota di Indonesia” ke dalam konteksnya. Seturut Indeks Kota Toleran keluaran Setara pada 2015, Tangerang dan Serang adalah dua dari 10 kota yang tergolong memiliki indeks toleransi terendah.

Salah satu kasus ramai di Serang berkenaan dengan Saeni, seorang perempuan 53 tahun yang warung makannya terkena razia aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Serang.

Lapak usaha miliknya menjadi sasaran karena dianggap tidak mengindahkan larangan berjualan sepanjang waktu puasa Ramadan 2016.

Kemudian, insiden yang menimpa Saeni memicu solidaritas di media sosial. Netizen bahu-membahu dalam aksi filantropi, melakukan penggalangan dana demi menolongnya.

Selain survei Setara, Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun pernah melansir jajak pendapat yang hasilnya menunjukkan bahwa 49 persen masyarakat Indonesia berpotensi bersikap intoleran, baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim.

Sikap ini antara lain bisa berupa ketidakrelaan bertetangga dengan kelompok-kelompok yang dibenci maupun ketidaksukaan terhadap kelompok yang dibenci mengisi jabatan-jabatan publik.

Survei nasional bertajuk “Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia” ini melibatkan 1.520 responden yang tersebar di 34 provinsi periode April-Mei 2016. Respondennya adalah umat Islam berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Hasil lain dari survei itu adalah sikap toleransi dan intoleransi umat Islam terhadap non-Muslim. Hasilnya memperlihatkan bahwa 40,4 persen responden menjawab bisa toleran, 38,4 persen menjawab bersikap intoleran.

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, memaparkan survei tersebut sengaja memilih populasi khusus umat Islam karena isu toleransi dan intoleransi memang tengah menjadi persoalan tersendiri di tubuh umat Islam, khususnya di Indonesia.

Wahid Foundation mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya, perlunya penegakan hukum dan keadilan serta penjaminan adanya kebijakan yang melindungi hak-hak warga negara tanpa memandang suku, ras, agama, dan keyakinan.

Bagikan dengan cinta...
Loading...

Related posts