Suap DPRD Kebumen dan riwayat daerah Panjer

Loading...

Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Minggu (16/10/2016).

Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Minggu (16/10/2016). © Wahyu Putro A /Antara Foto

Kebumen sempat tercatat dalam peta sejarah nasional sebagai tonggak patriotik dalam penyerbuan prajurit Mataram pada zaman Sultan Agung ke benteng pertahanan Belanda di Batavia. Saat itu Kebumen masih bernama Panjer.

Panjer dalam bahasa Jawa artinya dibiarkan menyala terus (lampu). Bisa jadi, pengertian terus menyala inilah yang mengilhami leluhur memilih nama Panjer sebelum Kebumen.

Istilah panjer dalam sepekan ini kembali mencuat. Bukan merujuk pada nama lama, tetapi karena kasus korupsi di Dinas Pendidikan yang melibatkan anggota DPRD dan sejumlah pejabat daerah.

Panjer berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada istilah panjar yang artinya uang muka, persekot sebagai tanda jadi. Suap sebagai panjar untuk proyek di Dinas Pendidikan terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto pada Sabtu (15/10/2016) pukul 10.30 WIB di rumah pengusaha swasta di Kebumen.

Penyidik menyita Rp70 juta dari tangan politikus PDI Perjuangan itu yang diduga pemberian Salim, anak buah Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Hartoyo. Perusahaan itu bergerak di bidang kargo, percetakan, penyedia alat peraga untuk kebutuhan anak sekolah, dan mebel.

Tim penyidik kemudian menangkap pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen Sigit Widodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, dan dua anggota DPRD Kebumen lainnya, yaitu Dian Lestari dan Hartono. Dari enam orang yang ditangkap, baru Yudhi dan Sigit yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Yudhy dan Sigit diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Pada APBD Perubahan 2016 yang disahkan 10 Oktober lalu, Dinas mendapatkan alokasi dana Rp4,8 miliar untuk pengadaan buku, alat peraga, serta teknologi informasi dan komputer.

Uang Rp70 juta itu diduga sebagai panjar dari total Rp750 juta agar pengusaha memenangkan proyek yang baru memasuki tahap rencana pelelangan.

KPK pun membidik keterlibatan Bupati Kebumen H.M. Yahya Fuad dalam perkara rasuah ini. “Sedang kami dalami,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dilansir Metrotvnews.com, Senin (17/10/2016).

KPK menduga modus seperti ini banyak dilakukan di daerah. Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar seluruh Kepala Daerah mewaspadai hal ini. KPK juga mengingatkan kepada pengusaha agar tidak berupaya untuk terus memengaruhi kebijakan publik terkait proyek-proyek yang kerap menjadi bancakan antara pengusaha, eksekutif dan legislatif.

Bagikan dengan cinta...
Loading...

Tulis komentar