Usaha memotong kongsi gelap perusahaan-penguasa

0
0

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Senin (10/10). Rifai memperkirakan, setiap tahun duit suap swasta ke pemerintah mencapai kisaran Rp200-300 triliun.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Senin (10/10). Rifai memperkirakan, setiap tahun duit suap swasta ke pemerintah mencapai kisaran Rp200-300 triliun. © M Agung Rajasa /ANTARA

Suap memang tak kenal batas negara. Departemen Kehakiman Amerika Serikat, akhir September lalu memeriksa Standard Chartered. Perusahaan asal Inggris itu diduga menyuap pejabat Indonesia untuk memperpanjang kontrak energi mereka di Indonesia. Sedangkan Indonesia, belum tentu bisa turut memeriksa Standard Chartered.

Menurut Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Senin (17/10), Alexander Marwata, dunia usaha merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Sebab, setidaknya 80 persen korupsi di Indonesia melibatkan dunia usaha, khususnya swasta. Korupsi di daerah, 90 persen melibatkan proses pengadaan barang dan jasa. Mereka menyuap penyelenggara negara untuk memperoleh kemudahan, atau memenangkan lelang.

Ombudsman Republik Indonesia, mengutip Global Corruption Report, memperkirakan jumlah aliran dana suap yang mengalir dari swasta ke pemerintah negara berkembang seperti Indonesia, mencapai ratusan triliun rupiah. “Ketika dunia bisnis bersinggungan dengan pemerintah, di negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah menerima suap Rp200-300 triliun setiap tahunnya,” kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Jangan lewatkan:  Begini Kronologis Penetapan Hatta Taliwang Sebagai Tersangka Dugaan Makar

Dia mengatakan, berdasarkan laporan tersebut, kerugian akibat korupsi di sektor swasta secara global lebih dari US$300 miliar tiap tahun. Sebagian besar disebabkan penyuapan. Alexander mengatakan masalah ini seperti lingkaran setan tiada ujung. Pemerintah mempersulit pengusaha, dan pengusaha tidak mau mengalami kerugian.

“(Pengusaha) Terpaksa memberikan uang pada penyelenggara negara karena merasa dipersulit. Kalangan birokrasi (memeras) karena merasa gajinya tidak cukup,” kata Alexander. Maka, KPK akan mempertemukan pengusaha dengan pemangku kepentingan terkait masalah-masalah yang berpotensi korupsi.

KPK Senin kemarin meluncurkan program Profit alias Profesional Berintegritas. Lewat program ini, KPK akan melakukan verifikasi data perusahaan untuk menentukan integritas dalam menjalankan usahanya.

Jangan lewatkan:  Terkena Imbal Hasil Obligasi, Harga Emas Turun

KPK juga akan menghukum perusahaan yang menyuap. Mereka akan menggandeng lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kami juga mintakan OJK memberikan sanksi,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari bisnis.com.

Tak hanya menghukum, KPK juga akan memberi insentif bagi perusahaan yang integritasnya sudah terverifikasi integritas. Tai tak hanya dari kalangan perusahaan, KPK juga akan menerapkan langkah ‘diam tanda setuju’.

Pahala beralasan banyak pengusaha yang mengeluhkan proses perizinan yang berbelit-belit dan terlalu lama sehingga di titik itulah para pengusaha terpaksa menyuap.

Menurutnya pelayanan publik harus ada batas waktunya. Kalau melewati batas waktu, dan tak ada jawaban (diam) diartikan izin sudah diberikan. “Jadi terdorong juga pemerintah, karena menunda proses perizinan merupakan sebagian besar problem yang sering dihadapi perusahaan,” katanya.

Pahala membeberkan, meurut data KPK, sebagian besar pelaku tindak pidana suap itu dari swasta. Penyuapan terkait perizinan atau pengadaan barang dan jasa. KPK mendengar masalah perusahaan dan meminta memutus suap. “Umumnya mereka siap, tapi kenyataannya masih ada,” kata Pahala.

Jangan lewatkan:  Begini Kondisi Novi Amelia yang Masih Depresi dan Belum Bisa Diajak Bicara Usai Teriak-teriak di Jalan !

Alexander ingin mendorong dunia usaha yang profesional sehingga dapat memangkas rantai suap. “Kami ingin mendorong dunia bisnis dalam melakukan usahanya dengan semangat profesional,” ucapnya seperti dikutip dari detikcom.

Kini, kata Alexander, Mahkamah Agung tengah menyusun peraturan yang bisa menghukum perusahaan yang terjerat kasus korupsi.

Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan swasta tapi juga BUMN BUMD, meski100 persen sahamnya dimiliki negara. “Mereka juga harus bertanggung jawab,” ujarnya

Alexander optimis adanya aturan perusahaan menjadi pelaku pidana menjadi ketakutan tersendiri bagi para pengusaha. Secara otomatis, menurut Alexander, angka pemberian suap bisa menurun akibat terbitnya aturan tersebut. “Yang jelas dampaknya itu jika korporasi jadi pidana itu akan efek jera yang lebih besar,” ucapnya seperti ditulis Merdeka.com.

Bagikan dengan cinta...
Loading...
Bagikan
Artikel sebelumnyaFilm Ben Affleck kembali ke puncak film terlaris
Artikel berikutnyaBBM satu harga, jangkau wilayah terluar dan terpencil
mm
Media elektronik bisa dijadikan jendela informasi yang membangun dan mencerdaskan bangsa. Generasi muda Indonesia mulai gemar membaca untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan. Mari kita isi dunia baca Indonesia dengan berita positif demi masa depan bangsa. Selamat berdiskusi... [Meidiana Said - Lintas Cybermedia]

Tulis gagasan