Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Divonis 4 Tahun 2 Bulan Penjara

JAMBI – Pengadilan Tipikor Jambi menggelar Sidang Putusan Tiga terdakwa kasus korupsi dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017- 2018 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini Senin (6/4/2020).

Sidang putusan digelar secara Daring (Dalam jaringan) dengan metode video conference dimana Majelis Hakim dan penasehat hukun terdakwa menjalani sidang dari Pengadilan Tipikor Jambi.

Sedangkan Penuntut Umun KPK menjalani sidang dari kantor KPK, Jakarta. Sementara para terdakwa menjalani sidang dari Lapas Klas IIA Jambi.

Hakim Pengadilan Tipikor Jambi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Morailam Purba menyatakan tiga orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan hukuman 4 tahun 2 bulan penjara.

Adapun tiga terdakwa yang menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jambi, yaitu Sufardi Nurzaini (Golkar) Elhelwi (PDIP) dan Gusrizal (Golkar).

Ketiga terdakwa ini dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain pidana penjara, tiga terdakwa ini juga dibebankan untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan penjara. Kemudian mereka juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara.

Sufardi Nurzain harus membayar uang pengganti sejumlah Rp105 juta subsider 3 bulan penjara, Elhelwi  Rp50 juta subsider 2 bulan penjara dan Gusrizal Rp55 juta subsider 2 bulan penjara.

Selain itu majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa didicabut hak politiknya berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidananya.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidananya,” sebut hakim Morailam Purba.

Adapun barang bukti Nomor 278, 318, 320, 340 dirampas untuk negara dan Barang Bukti tambahan dipergunakan perkara kembali dalam perkara atas nama Cornelis Buston dan kawan-kawan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan menyampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terdiri dari Trimulyono H, Feby Dwiyandospendy, Rio Frandy, dan Tonny F. Pangaribuan menuntut terdakwa Kesatu Pasal 12a UU Tipikor jo. Pasal 64 KUHP jo. Pasal 55 KUHP, masing masing dituntut 5 tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta atau 2 bulan kurungan.

“Untuk terdakwa satu Sufardi Nurzain dituntut mengganti kerugian negara Rp105 juta atau subsider 6 bulan penjara, terdakwa dua Elhelwi Rp50 juta atau subsuder 6 bulan penjara dan terdakwa tiga Gusrizal Rp55 juta atau subsider 6 bulan penjara,”jelasnya.

Atas putusan hakim sikap para pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sedangkan penasehat hukum terdakwa menyatakan akan menggunakan waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir. (gas).