Jambi – LINTAS.CO.ID – Korupsi adalah musuh kita semua. Kejahatan itu tak boleh tumbuh, dimana pun tunas itu muncul, ya kita pacul. Begitu kira-kira sikap tegas Pemerintahan Jambi di bawah Kepemimpinan Fachrori terkait korupsi.
Terutama di tengah pandemi Covid-19, kita tahu bahwa pemerintah pusat mengucurkan dana besar untuk pemulihan kondisi krisis kesehatan, ekonomi dan berbagai krisis lainnya. Harapan besarnya adalah peruntukan dari dana itu benar-benar sesuai target.
Oleh sebab itu, KPK yang bertugas melakukan pengawasan terkait korupsi menyelenggarakan diskusi dengan gubernur seluruh Indonesia bertajuk “Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”. Hal utama yang ditegaskan yakni setiap pemerintah daerah, gubernur, hendaknya hati-hati, jangan sampai terjebak pada korupsi. Saran utamanya adalah kenali dari awal hal-hal yang bisa menjadi masalah korupsi, dan segera pecahkan. Kalo perlu ajak yang ahli dari KPK atau lembaga pengawasan agar masalah itu terpecahkan.
Singkatnya, saran utama ini mengarah pada ‘pencegahan’. Bagi pemerintah Jambi yang saat ini tengah dipimpin oleh Fachrori, saran dari KPK tentu merupakan hal penting. Saran-saran dari KPK terkait pendidikan korupsi, pencegahan korupsi, dan penindakan sebagai langkah terakhir menjadi pegangan penting bagi penyelenggaraan seluruh tata kelola pemerintahan.
Pendidikan korupsi pada tujuannya mengarah pada upaya edukasi, pemberian pemahaman, sehingga kita bisa mengenali sejak dini hal-hal yang bisa mengarah pada korupsi. Dengan pemahaman tersebut, maka korupsi bisa dicegah.
Atas saran-saran dari KPK, pemerintah Jambi secara tegas menyatakan dukungannya. Ini berarti bahwa Jambi di bawah kepemimpinan Fachrori memang memiliki itikad besar dan mulia untuk mencegah adanya kejahatan korupsi.
Diwujudkan dalam implementasi seperti apa dukungan tegas dari pemerintah Jambi terkait dengan pencegahan korupsi, terutama di tengah pandemi COVID-19, untuk memastikan uang negara sampai pada masyarakat.
Pertama, Fachrori, Gubernur Jambi, harus memastikan bahwa seluruh kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat dikelola dengan transparan dan penuh pertanggung jawaban, transparan dan akuntabel adalah kunci bagi tegaknya ‘trust’ dari masyarakat Jambi.
Sejauh ini, dengan terbukanya arus informasi di Jambi, publik pasti bisa mengikuti keseluruhan bansos yang disalurkan oleh tiap unit tertinggi hingga terendah pemerintah Jambi, terkelola dengan baik dan terbuka. Keterbukaan Fachrori pada masukan dan kritik menjadi alasan bahwa Jambi baik-baik saja.
Kedua, Fachrori perlu memastikan bahwa koordinasi tiap jajarannya berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik mengharuskan adanya interaksi dan komunikasi yang baik. Kini di era digital, komunikasi jarak jauh bisa terjadi. Rapat besar via zoom bisa dilakukan.
Maka dengan satu arahan dari kepala daerah tingkat provinsi, maka kebijakan bisa berjalan secara serempak. Bantuan berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik ini sangat bergantung pada kemampuan pemimpin tertinggi di tingkat provinsi Jambi.
Ketiga, sebagaimana saran dari KPK, koordinasi yang baik, saling keterbukaan dalam menjalan bantuan sosial, memungkinkan hal-hal atau celah korupsi dapat dicegah. Koordinasi dan keterbukaan memungkinkan untuk saling mengoreksi. Dan sekali lagi, ini bisa ditegaskan oleh Fachrori.
Hal yang paling mendesak tiap daerah di saat ini tentu berkaitan dengan kucuran dana bantuan terkait COVID-19. Bahkan pemerintah pusat juga menginstruksikan Kejagung terutama dalam kaitannya pengawasan hukum. Fachrori dengan latar belakang hukum tentu memiliki modal penting dalam rangka memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya terkait bantuan di tengah Covid-19 ini sejalan dengan ketentuan hukum.
Sebagaimana KPK, persoalan pengawasan hukum Jaksa Agung juga menekankan pada aspek pencegahan dan persuasif. Dengan kata lain, jajaran pemerintahan tidak boleh terjebak pada kekeliruan yang berujung pada masalah hukum. Hal-hal yang seperti itu bisa dihindari dengan terus berkonsultasi dengan para ahli hukum, dengan Jaksa Pengacara di tiap daerah yang ditugas Kejagung dan semua pihak.
Dengan semua ini, dan di bawah kepemimpinan Fachrori, harapan besar dari publik Jambi adalah seluruh kebijakan terkait bantuan sosial terutama di tengah Covid-19 benar-benar berjalan dengan baik, transparan, akuntabel dan dalam pengawasan satu sama lain dari pemerintah, KPK dan semua pihak yang terlibat.
Kita semua yakin bahwa seluruh daerah, termasuk Jambi, mampu memulihkan kondisi ini dengan baik.
