Muaro Jambi – Walaupun terlambat bupati tetap melaksanakan Pelantikan pejabat eselon II, jumat (23/10) namun pelantikan pejabat yang bersifat seremonial ini belum berjalan baik karena masih banyak jabatan eselon III dan IV yang masih kosong dan belum ada tindakan kapan akan dilakukan pengisian, sehingga muncul permasalahan. Ada apa dengan pelantikan yang terkesan tarik ulur.
Drs.Ulil Amri,ME.ketua Fraksi PAN DPRD Muarojambi kesalkan jika banyak Jabatan Strategis berstatus masih pejabat PLT, dan sepertinya Bupati Muarojambi terkesan membiarkan,
hal ini terbukti dengan masih banyaknya jabatan-jabatan Strategis di OPD yang masih dijabat oleh PLT baik setingkat Kepala Dinas maupun setingkat jabatan Kabag ,Sekdis dan Kabid termasuk Kepala BPPD dan jabatan lainnya.
“Tidak hanya itu bahkan ada yang rangkap jabatan Kalau hal ini tidak segera dibenahi akan berdampak pada kinerja buruk OPD terganggu, serapan Anggaran dan layanan publik akan buruk, wajar jika lembaga Ombudsman Jambi memberi Rapor Merah terhadap beberapa OPD di Muarojambi akibat dari kelalaian Pemkab sendiri,” Kata Drs. Ulil Amri,ME.
Ulil Amri menyebutkan tentu dinilai juga secara tidak langsung merugikan masyarakat kabupaten Muarojambi secara keseluruhan, padahal seharusnya untuk persiapan melantik pejabat setingkat eselon III atau setingkat Kabag, Sekdis, Kabid dan Kepala BPPD tidak sampai harus menguras energi dan pemborosan waktu kalau kita mau berpikir positif dan objektif untuk kepentingan Muaro Jambi.
Lebih lanjut Ketua Fraksi PAN ini menjelaskan jika pelantikan jabatan Kepala OPD pun bisa dilakukan serempak pelaksanaannya dengan serentak dengan jabatan dibawahnya, agar lebih efektif dan efesien, “Akan tetapi terkesan Janggal dan LUCU, seperti kejadian beberapa waktu yang lalu misalnya, hanya 1( satu) jabatan Kabag Keuangan di Sekretariat DPRD dilantik PJ Sekda,
“Pada hal banyak jabatan strategis lainnya setingkat eselon III seperti Kabag,Kabid, dan Sekdis di OPD lain yang masih dijabat oleh PLT kenapa belum dilantik?,
Padahal sesuai aturan dan prosedur pengisian Jabatan Eselon III dan eselon IV yang prosedurnya tidak melalui Lelang Jabatan lagi dan juga tidak harus ada izin dari KASN RI di Jakarta, karena itu kewenangan penuh Kepala Daerah, dengan kondisi masih banyak jabatan PLT menimbulkan diskursus publik dan persoalan,”Jelas Drs.Ulil Amri,ME.
Drs.Ulil Amri,ME.juga menyinggung jabatan kepala BKD dan PJ Sekda yang salah satu Tupoksi utamanya membantu Kepala Daerah di bidang KEPEGAWAIAN, dinilainya kurang tanggap dan lamban meresponnya.
“Kami dari Fraksi PAN merasa penting mengkritisi secara konstruktif dan minta mereka yang punya tanggung jawab moral untuk merespon segera demi peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kedepan untuk pelayanan publik kepada masyarakat Muarojambi.” Tegasnya.
Drs.Ulil Amri,ME. juga meminta kepada pemda MuaroJambi supaya cepat melakukan Lelang Jabatan, mengingat anggaran di APBDP tersedia dan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, sekali lagi jangan sampai Pandemi Covid 19 dijadikan alasan , tupoksi harus berjalan New normal dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
“kita tau bupati akan melakukan rotasi eselon II namun apakah itu perlu,seharusnya cepat lakukan lelang jabatan dan lantik eselon III dan IV maka permasalahan yang ada akan dapat teratasi tidak ada lagi jabtan yang kosong,”katanya. (Red)
