Jambi – LINTAS.CO.ID -Siapa yang tidak tahu dengan PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan pucuk pimpinan Megawati Soekarnoputri, Presiden Indonesia ke-5. Partai ini adalah partai pemerintah (ruling party) dengan karakter nasionalis yang sangat kental disertai corak partai berbasis dukungan massa wong cilik dan kader partai yang militan. Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo merupakan representasi kader militan partai banteng moncong putih yang kesetiaannya pada PDIP tidak diragukan lagi.
Sederet nama kepala daerah dari PDIP seperti Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Olly Dondokambey dan nama lainnya adalah politisi lokal yang memang kader murni PDIP. Sudah kita ketahui bersama, adalah normal apabila PDIP mengutamakan kader murni untuk diturunkan pada ajang Pilkada.
Lalu bagaimana dengan PDIP Jambi dalam menghadapi Pilgub Jambi Desember 2020 yang akan datang, apakah masih tetap dengan kenormalannya atau coba-coba New Normal atau bahkan memilih jalan abnormal?
Dalam waktu belakangan ini, arah dukungan PDIP sebagai partai dengan kursi terbanyak yaitu 9 kursi masih belum bisa dipastikan seperti masih mengayun kesana kemari, padahal sudah ada dua orang politisi kader PDIP yang sudah menyatakan ikut turun dalam arena kompetisi Pilgub Jambi, yaitu Safrial yang saat ini menjabat Bupati Tanjab Barat dan Abdullah Sani mantan Wakil Walikota Jambi.
Keduanya bahkan sudah bersedia sebagai calon wakil gubernur, masing-masing mendampingi cagub Fachrori Umar, gubernur Jambi petahana, dan Alharis Bupati Merangin. Ironisnya, sampai saat ini belum ada kepastian dari PDIP untuk memberikan dukungan kepada salah satu dari mereka. Bahkan beredar kabar bahwa partai ini akan mendukung Ratu Munawaroh yang bukan kader PDIP.
Pada titik arah dukungan ini, kita akan melihat lebih jauh, PDIP akan memilih jalan Normal, New Normal atau Abnormal. Jalan Normal yaitu dengan memberikan dukungan pada kader murni yang militan yang sudah teruji sebagai pejabat politik dan terbukti memenangkan PDIP di ajang Pemilu dan Pilkada.
Sangat normal dan sejalan dengan imej karakter partai apabila PDIP mendukung Safrial atau Abdullah Sani, atau mungkin saja mendorong Edi Purwanto sang ketua DPD PDIP Provinsi Jambi untuk turun ke gelanggang. Langkah ini akan diapresiasi oleh pucuk pimpinan PDIP di pusat karena sejalan dengan normalitas militansi kader.
Pilihan kedua New Normal yaitu mendukung calon gubernur yang berasal dari kader internal tapi bukan dari kalangan pejabat politik, seperti misalnya mendukung tokoh pengusaha/konglomerat.
Sedangkan pilihan ketiga adalah cara Abnormal yaitu mendukung calon yang bukan kader PDIP, padahal masih ada kader murni yang layak didukung, apalagi jika posisinya sama-sama calon wakil gubernur maka ini sangat bertentangan dengan normalitas perjuangan politik PDIP.
Memang sebagai keputusan politik, semua kembali kepada putusan partai, namun praktik-praktik abnormal seperti ini yang bisa memundurkan demokrasi kita, karena akan memudarkan loyalitas dan idealisme kader-kader partai dalam memperjuangkan visi partai politiknya. Ke depan akan sulit menemukan kader murni yang militan, karena posisi mereka bisa saja digantikan dengan mudah oleh kader instan atau keputusan elit partai yang memboyong “orang luar” yang tidak jelas loyalitas dan jasanya bagi kemajuan partai.
Abnormalitas seperti ini bisa merusak demokrasi,meskipun dibenarkan karena akan melemahkan jantung demokrasi yaitu partai politik.
Penulis adalah Maman Abdrrahman,
Pengiat Sosial, Alumni UIN Syarif Hidayatullah
